DPRD Tuban – Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Tuban mengikuti Workshop Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) Tahun 2017 dari tanggal 7-10 Desember 2017 di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Setwan Kabupaten Tuban mengirimkan 2 (dua) peserta yaitu, Sri Hidajati, S.Sos, Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga dan Rukemi, SH, Kasubag Keuangan.(10/12)
Acara pertemuan Asdeksi rutin digelar setiap tahun diikuti Sekretaris dan jajarannya dari Setwan seluruh Indonesia. Workshop Nasional kali ini diselenggarakan di Hotel The Sahid Rich, bertujuanmemaksimalkan peran dan fungsi Setwan yang sangat strategis sebagai penyelenggara administrasi dan keuangan dan kesekretariatan DPRD. Materi workshop meliputi teknisi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas DPRD, penyusunan anggaran berbasis e-planning dan e-budgetting pada sekretariat DPRD dan peningkatan wawasan kebangsaan.
Drs. La Ode Muhamad Salmar, M.Si, Sekretaris BPSDM Kemendagri menyampaikan draft Permendagri tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pengganti Permendagri nomor 57 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti.
Sementara narasumber kedua Drs. Sugeng Hariyono, dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, membawakan materi tentang penyusunan anggaran berbasis E-planning dan E-budgeting pada sekretariat DPRD”. Menurut Sugeng Hariyono, sejak diberlakukannya paket peraturan perundangan untuk menyusun anggaran, maka terdapat perubahan mendasar dalam hal metode penyusunan anggaran. Sekarang penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang penekanan pertanggungjawabannya tidak sekedar pada setiap input tetapi juga pada output dan sampai dengan outcome.
Peserta workshop juga mendapatkan wawasan kebangsaan dari Prof. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhamadiyyah, dengan materi menariknya yaitu Peningkatan wawasan dan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi aparatur sipili negara pada Sekretariat DPRD. Yang dimaksud empat pilar kebangsaan adalah Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara sebagai 4 tiang penguat atau penyangga yang sama kuatnya untuk menjaga keutuhan berkehidupan kebangsaan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penggantian pengurus antar waktu karena adanya beberapa pengurus yang meninggal dan mutasi jabatan. (Adm)
