DPRD TUBAN – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja bersama tiga mitra kerja pada Rabu (9/7/2025) dalam rangka pendalaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.25 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1, Suratmin.
Dalam keterangannya, Suratmin menyampaikan bahwa masing-masing mitra kerja telah memaparkan perubahan anggaran yang mencakup baik kenaikan maupun penurunan, disertai dengan alasan dan penjelasan yang komprehensif.
“Kami telah menerima penjelasan dari para mitra terkait alasan kenaikan dan penurunan anggaran. Komisi 1 akan terus mengawal agar rencana ini dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama Komisi 1 adalah pentingnya memprioritaskan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya sektor pertanian yang terdampak banjir. Banyak petani dilaporkan tidak bisa menanam akibat kondisi tersebut, sehingga menjadi perhatian serius dalam penyesuaian anggaran.
“Teman-teman Komisi 1 mendorong agar program penanganan pasca banjir dijadikan skala prioritas, agar ketahanan pangan tetap terjaga,” tambah Suratmin.
Dalam bidang kepegawaian, Komisi 1 juga mencatat adanya penyesuaian anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Meski terdapat tambahan kebutuhan untuk staf, namun pemerintah daerah harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran sebagai dampak dari instruksi efisiensi nasional.
“Keterbatasan anggaran menjadi tantangan. Beberapa mitra seperti BKPSDM dan Bapelitbangda juga mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi 1 tetap menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dewan berharap, keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan bagi OPD untuk tidak mencapai target pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita tentu berharap kesempurnaan, tapi dengan keterbatasan yang ada, kitamendorong OPD mengambil kebijakan yang tepat dan strategis agar hasilnya tetap maksimal,” tutupnya.
Rapat ini mencerminkan komitmen Komisi 1 dalam mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat serta memastikan bahwa setiap perubahan yang disusun mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tuban. (Nervin/MJ/moch)
