DPRD Tuban – Menyoroti nasib tenaga Kesehatan dalam seleksi PPPK, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), RSUD Ali Mansyur, RSUD Dr. R Koesma Tuban, dan perwakilan nakes Non ASN, Rabu, (09/11/2022).
Dari 385 tenaga Kesehatan Non PNS yang terdaftar di RSUD Dr. R. Koesma Tuban sebanyak 265 nakes dan 120 Non Nakes tidak dapat mendaftar dalam program PPPK. Sedangkan dari Dinas Kesehatan sendiri pada penginputan data di Kementerian Kesehatan (MenKes) per 1 April 2022 sebanyak 492 tenaga Kesehatan, hanya 2 orang dari THK II yang terdaftar sebagai calon PPPK.
BKPSDM juga mengonfirmasi telah mengajukan sebanyak 1600 tenaga Non-ASN, yang mana dari jumlah tersebut MenPAN-RB telah merekomendasikan sebanyak 870 kuota PPPK yang terdiri dari Guru 534, Nakes 126 dan Tenaga teknis 210. Sedangkan untuk Nakes yang masuk pendataan sebanyak 148 (THK II dan Non ASN) dan yang tidak masuk pendataan sebanyak 632 (Sukwan dan BLUD).
Usai Raker, Ketua Komisi IV Hj. Tri Astuti menjelaskan, permasalahan yang terjadi pada sejumlah tenaga Kesehatan yang tidak bisa mendaftar sebagai calon PPPK terletak pada sistem aplikasi. Nakes yang sudah melakukan penginputan data awalnya dinyatakan bahwa datanya tervalidasi namun Kemenkes menyatakan kalau nakes belum memiliki akun Kemenkes.
“Tadi sudah diungkapkan semuanya, dan problemnya hanya satu yakni di Sistem” jelasnya
Selain itu, Tri Astuti meminta agar Nakes tidak menyerah hanya karena terkendala sistem. Menurutnya, Komisi IV bersama dengan Dinas terkait akan melakukan kordinasi dengan Kemenkes dan MenPan-RB untuk memperjuangkan nasib Non-ASN Bidang Kesehatan ini.
“Kita akan agendakan ke Kemenkes dan MenPan-RB, nanti perwakilan dari Nakes Non-ASN juga kita ajak” pungkasnya. (*)
