DPRD Tuban – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta Pemerintah Desa (Pemdes) meningkatkan pembangunan ekonomi, sebab Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang begitu besar sudah digelontorkan, dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
”Saya sangat prihatin sekali, disaat desa menerima kucuran dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya tidak sedikit justru Kabupaten Tuban menerima predikat kabupaten termiskin nomor 5 se Provinsi Jawa Timur,” kata Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, di Kabupaten Tuban berdiri sekitar 400 perusahaan baik level lokal maupun berskala nasional. Selain itu, keuangan desa juga jauh lebih besar. Namun, 220 ribu atau 17,8 persen jumlah penduduk di Tuban masih miskin. Sehingga, Tuban masuk rengking kabupaten termiskin nomor 5 se Jawa Timur.
”Makanya kita turun kedesa ini ingin mengetahui secara langsung apa kendala pengelolaan keuangan desa tersebut. Tak ada alasan ekonomi desa tidak meningkat,” ungkap politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Agung berharap, dengan digelontornya DD, Alokasi Dana Desa (ADD), dan berbagai sumber dana lainnya untuk desa dapat membuat unit-unit usaha yang mampu menumbuhkan perekonomian desa. Sehingga, Tuban tidak lagi menjadi deretan kabupaten miskin.
”Desa dapat membuat berbagai usaha milik desa (BUMDes) seperti pasar desa, ruko, mapun usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sugihan Kecamatan Merakurak, Warsito sudah menjalankan program peningkatan ekonomi di desa nya, salah satunya dengan membentuk BUMDes.
“BUMDes kami bergerak di bidang simpan pinjam, yang nasabahnya masyarakat setempat ” kata Warsito. (*/)