DPRD TUBAN – Guna memastikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Tuban, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tuban bergerak cepat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU. Senin, (6/7). Pertemuan strategis ini secara khusus menyoroti koordinasi pelebaran jalan nasional dan peningkatan fasilitas keselamatan berlalu lintas.
​Infrastruktur jalan yang memadai bukan hanya soal konektivitas, melainkan detak jantung perekonomian masyarakat Tuban. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 DPRD Tuban menerima pemaparan komprehensif terkait evaluasi dan rencana strategis penanganan jalan raya yang membelah Bumi Wali.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh pihak BBPJN Jatim-Bali, tingkat kemantapan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tuban pada Semester II tahun 2025 telah mencapai angka yang sangat positif, yakni 95,29 persen atau sepanjang 88,38 kilometer. Meski demikian, masih terdapat sekitar 4,71 persen (4,37 km) jalan yang masuk dalam kategori tidak mantap.
Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada infrastruktur jembatan. Tercatat saat ini terdapat 26 buah jembatan dalam kondisi mantap, sementara 13 buah jembatan lainnya sepanjang 769,8 meter masih berstatus tidak mantap dan membutuhkan penanganan.
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin, mengatakan sisa persentase jalan dan jembatan yang belum maksimal ini tidak boleh diremehkan karena berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan (blackspot). Pelebaran jalan di titik-titik krusial dinilai menjadi solusi mendesak untuk menampung volume kendaraan bermuatan berat yang terus meningkat.
Selain itu, Untuk memastikan infrastruktur Tuban tetap prima, BBPJN Jatim-Bali telah menetapkan alokasi penanganan jalan nasional untuk Tahun Anggaran 2026 dengan total mencapai lebih dari Rp 13 miliar. Anggaran ini terbagi ke dalam berbagai skema, mulai dari pemeliharaan rutin, penanganan kondisi, holding, hingga rehabilitasi mayor.
“Anggarannya difokuskan untuk Perbaikan dan rehabilitasi” ujar suratmin.
Komisi 1 DPRD Tuban akan terus mengawal jalannya realisasi anggaran ini agar pengerjaannya tepat waktu, berkualitas, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. (Hie)
