DPRD TUBAN – Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro, beserta Wakil Ketua Miyadi dan Wakil Ketua dua Andhi Hartanto, menemui puluhan masiswa Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Tuban yang melakukan demonstrasi di depan gedung dewan tuban. Rabu (26/03).
Mahasiswa menggelar demonstrasi untuk menolak UU TNI yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Mahasiswa mendesak agar DPRD Tuban sejalan dengan mereka, dan meneruskannya ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menegaskan, tuntutan dari para mahasiswa akan diteruskan ke DPR RI maupun pemerintah pusat. “Pengesahaan UU TNI pasti menimbulkan keresahan untuk rekan-rekan mahasiswa, dan kekhawatiran tentang kembalinya dwifungsi ABRI serta hilangnya supremasi hukum Indonesia,” ungkapnya kepada awak media.
Ia menegaskan, DPRD Tuban sejalan dengan mahasiswa dan akan berupaya semaksimal mungkin meneruskan apa yang menjadi aspirasi mereka.
“Kami akan sekuat tenaga mengawal aspirase rekan-rekan mahasiswa,” tegasnya.
Bersama mahasiswa, seluruh pimpinan DPRD Tuban menandatangani Pakta Integritas, yang berisi 5 (lima) tuntutan.
Lima tuntutan tersebut diantaranya :
1. Mendesak presiden negara republik Indonesia segera mencabut perubahan UU TNI yang megitimasi praktik dwi fungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim neo-orde baru;
2. Menuntut Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia agar bersikap independen, netral dan objektif dalam memutuskan gugatan uji formil UU TNI;
3. DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan pembahasan revisi UU Polri;
4. Mendesak DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan praktik produksi kebijakan yang nihil aspirasi;
5. Mendesak DPR Negara Republik Indonesia segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. (MJ/TH).
