DPRD TUBAN – Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro menghadiri Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029, yang dilaksnakan di Gedung Korpri Komplek Pendapa Krida Manunggal . Senin (17/03).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky ini dihadiri oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, Wabup Tuban, Joko Sarwono, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, serta Sekda Tuban Budi Wiyana. Kegiatan ini juga diikuti oleh pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD dan Camat, organisasi profesi, keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan, akademisi, disabilitas hingga forum anak.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menegaskan, pihaknya akan menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah, guna mendukung pembangunan di Kabupaten Tuban berjalan dengan baik. Ia juga menekankan, agar RPJMD yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Senua program harus dipastikan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Gelar Pertemun dengan Pers, Ketua DPRD Tuban : Perkuat Sinergitas melalui Silaturahmi
Baca Juga : Target IPK Terlalu Tinggi, Bapemperda : Perda tentang Beasiswa Masih Perlu Evaluasi
Sugiantoro menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah melangsungkan rapat terkait LKPJ tahun 2024. Beberapa catatan harus menjadi evaluasi Pemkab Tuban untuk program pembangunan di tahun berikutnya. “Beberapa catatan harus menjadi bahan evaluasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, forum tersebut diadakan sebagagai wadah untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, keikutsertaan masyarakat menjadi penting guna penentuan program tepat guna dan sesuai kebutuhan.“Melalui forum ini, aspirasi masyarakat akan kami kaji bersama,” ucapnya.
Mas Lindra juga menyampaikan, Pemkab Tuban berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/ kota. “ Kita komitmen semua program diselaraskan dengan isu strategis pemerintah pusat dan provinsi,” imbuhnya.
Diketahui, berdasarkan hasil retret Kepala Daerah pascapelantikan 20 Februari lalu, terdapat 3 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah pusat. Yaitu, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan, dan percepatan hilirisasi dalam mendukung swasembada pangan. (Mj)
