DPRD TUBAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Bupati Tuban telah menyetujui Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD. Sabtu, (10/8/2024).
Dalam penyampaian Kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) yang di bacakan oleh Suratmin, mengatakan Banggar DPRD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif telah menyelesaikan beberapa pembahasan. Diantaranya Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang semula Rp. 3.214.081.075.000,- menjadi Rp. 3.315.409.796.063,-.
“Segi Pendapatan bertambah 101 Milyar 328 Juta 721 Ribu 63 Rupiah”. Ujarnya
Selanjutnya, untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dari yang semula Rp. 3.474.331.066.433,- naik menjadi Rp. 3.767.034.645.397,-. Sehingga Anggaran belanja pada perubahan tahun 2024 ini bertambah Rp. 292.703.578.964,-. Sedangkan untuk pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 191.374.857.901,-, dari yang semula Rp. 260.249.991.433,- menjadi Rp. 451.624.849.334,-.
“Dari pembahasan tersebut, Banggar DPRD Tuban mengambil kesimpulan bahwa KUPA-PPAS Ta. 2024 dapat disetujui” ucapnya.
Usai paripurna berlangsung, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengucapkan terima kepada kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD karena telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan rancangan KUPA-PPAS 2024 ini.
“Semoga Pembangunan Kabupaten Tuban dapat terlaksana dengan lancar dan semakin baik” ujar Mas Bupati (Panggilan Bupati Tuban, red) itu.
Menurut Bupati Lindra, Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah di sepakati ini masih bersifat asumsi-asumsi dasar dan angka yang tercantum merupakan pagu indikatif.
“Program yang tercantum ini merupakan program yang mengedepankan kepentingan publik dan telah linier dengan visi-misi Pemkab Tuban dan Program Pemprov Jatim ” jlentrehnya. (Hi)
