DPRD TUBAN – Badan Anggaran (Banggar) dan Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan pandangan umumnya (PU) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Tuban dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban. Rabu, (9/11/2022).
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Mukaffi Makki, masih banyaknya data tenaga Non-ASN yang tidak terekapitulasi oleh OPD terkait dalam portal BKN sehingga menyebabkan ribuan Non-ASN tidak dapat memiliki akun untuk mengikuti kompetisi rekruitmen ASN.
“Kami meminta Pemkab agar secepatnya membenahi pendataan Non-ASN gunan memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh Non-ASN” ujar mukaffi saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Selain itu, juga dengan adanya tambahan pendapatan daerah yang mencapai 800 Milyard lebih yang diterima oleh Pemkab Tuban, Fraksi PKB meminta Pemkab Tuban agar membenahi dengan serius angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban agar perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam PU lain, Fraksi PKB menilai Pemkab Tuban tidak mengindahkan Rekomendasi LKPJ Tahun anggaran 2021 tentang mempertahankan tagline Tuban Bumi Wali. “Kami meminta kepada Bupati Tuban untuk mengembalikan lagi tagline Tuban Bumi Wali ditempat-tempat yang sudah terpasang” tegas mukaffi.
Disisi lain, PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Edi Susanto menyampaikan kelangkaan pupuk di Tuban perlu menjadi perhatian oleh Pemkab Tuban. Pasalnya, jika kelangkaan pupuk ini tidak terselesaikan maka akan menimbulkan dampak menurunnya produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk melakukan interview dan proteksi menyeluruh terhadap pola distribusi dari produsen, distributor, kios sampai kelompok tani” pungkas Edi.
Terkait dengan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi ini akan disampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya. (*)
