DPRD TUBAN – Seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban menyepakati penyesuaian tarif baru layanan jaringan internet dengan penyedia jasa PT PLN Icon Plus. Skema penyesuaian tarif bulanan tersebut mulai diimplementasikan secara efektif bulan depan setelah difasilitasi dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tuban.
Proses penandatanganan kesepakatan ini dilakukan secara bertahap dalam bentuk Surat Berlangganan, dalam rapat kerja tiga hari yang berlangsung pada Rabu–Jumat (23–25 September 2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tuban. Pada hari pertama, penandatanganan Surat Berlangganan dimulai oleh para kepala desa dari 7 kecamatan, yaitu Bangilan, Senori, Jatirogo, Kenduruan, Bancar, Tambakboyo, dan Singgahan.
Pertemuan ini turut melibatkan jajaran Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban secara bertahap.
Melalui penandatanganan Surat Berlangganan tarif baru ini, pemerintah desa mendapatkan skema efisiensi biaya layanan hingga 5 persen dari PLN Icon Plus. Paket langganan yang semula dipatok Rp2.500.000 per bulan disesuaikan menjadi Rp2.370.000 per bulan. Sementara itu, bagi desa yang memilih melakukan deaktivasi paket Internet Broadband Corporate (Wi-Fi publik/umum) dan berfokus pada jaringan privat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), beban anggaran bulanan berkurang signifikan menjadi Rp1.223.000 per bulan.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni menegaskan, pihak dewan bertindak sebagai jembatan untuk membantu para kepala desa yang terbebani oleh penurunan anggaran desa.
“Kami menjembatani teman-teman dari seluruh kepala desa yang hari ini kami undang ke kantor dewan untuk melakukan renegosiasi terkait jaringan internet tertutup (Metronet) dan jaringan terbuka,” ujar Fahmi Fikroni.
Fahmi menjelaskan bahwa langkah ini diambil atas dasar banyaknya keluhan kepala desa.
“Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet. Harapan kami, pemerintah desa tidak terbebani. Kami juga meminta ICON+ untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak ada lagi keluhan jaringan lemot,” tegasnya.
Fahmi menambahkan bahwa penggunaan jaringan tertutup dengan ICON+ wajib dipertahankan demi mematuhi regulasi nasional.
“Kerja sama jaringan tertutup (Metronet) dengan ICON+ ini tidak bisa langsung dihentikan begitu saja karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama untuk operasional Siskeudes Link,” jelasnya.
Ketua Papdesi Kabupaten Tuban Mbah Tomo sapaan akrabnya mengonfirmasi, kesepakatan penandatanganan Surat Berlangganan ini sangat membantu keuangan desa mulai bulan depan.
“Hari ini sudah penandatanganan Surat Berlangganan, insyaallah bulan depan sudah tidak membayar tarif lama lagi. Opsi efisiensi Rp1,2 jutaan untuk jaringan privat untuk Siskeudes ini sangat membantu, sedangkan untuk internet publik diserahkan kepada kemampuan desa masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, memastikan bahwa penyesuaian tarif hasil re-evaluasi operasional ini tidak akan mengurangi kualitas jaringan fiber optik maupun jaminan keamanan data Siskeudes.
“Pihak PLN Icon Plus juga menjamin kecepatan tim teknis di lapangan dalam menangani setiap aduan gangguan sinyal dari pemerintah desa,” Ucap Arif.
Arif juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, atas kepercayaan dan sinergi yang telah diberikan.
“Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan akses digital bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” tutupnya. (Mj)
