SHARE

DPRD Tuban – Jawaban Pemerintah Kabupaten Tuban atas laporan banggar dan pandangan umum fraksi tentang R-APBD 2022 selesai di paripurnakan bersama DPRD, Kamis (14/10). Wakil Bupati Tuban Riyadi membaca langsung jawaban atas pertanyaan, saran, pendapat, harapan dari seluruh fraksi dan banggar.

Secara garis besar Riyadi mengatakan, bahwa Pemkab Tuban akan terus berbenah. Sektor pengentasan kemiskinan, pendapatan daerah, pendidikan, layanan kesehatan, pertanian, BUMD dan lainnya. Pada wilayah BUMD, Riyadi menyadari keberadaan BUMD seharusnya menjadi salah satu pionir terhadap peningkatan PAD. Pemkab Tuban menyadari bahwa dukungan penyertaan modal dan pembinaan program yang diberikan kepada BUMD belum membuahkan hasil yang optimal. Terbukti PAD yang disetorkan ke kas daerah masih relative kecil.

“Hal ini perlu menjadi fokus kerja ke depan,” sambungnya.

Wakil Bupati asal Rengel ini melanjutkan selama ini Pemkab Tuban masih menggantungkan sumber pendapatan daerah dari dana dana transfer pemerintah pusat maupun daerah. Rendahnya PAD tentu akan mempengaruhi fiscal untuk membiayai program prioritas yang sudah terencana. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya perhitungan akurat dan akuntable pendapatan daerah. Selain itu juga harus menggali formulasi guna mendongkrak realisasi PAD.

Ketua DPRD Miyadi usai rapat paripurna mengungkapkan bahwa jawaban pemerintah atas pertanyaan banggar dan fraksi merupakan langkah untuk memberikan kepastian pembangunan pada tahun anggaran 2022. Sedikitnya ada 150 pertanyaan dari fraksi. Di antaranya fraksi PKB 56 pertanyaan, Gerindra 39 pertanyaan, PDI Perjuangan ada 33 pertanyaan. Sisanya dari fraksi lainnya dan banggar.

Miyadi menyebut dari keseluruhan pertanyaan pada dasarnya menyinggung rencana kerja pemerintah daerah. Mulai dari mendongkrak PAD hingga peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Tuban. Tak terkecuali pengentasan kemiskinan peningkatan layanan fasilitas umum maupun kesehatan.

“Pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas sehingga temen-temen fraksi menekankan poin itu,” ungkapnya.

Selain itu, dewan mendorong pelaksanaan pembangunan di 2022 harus beorientasi pada kebutuhan masyarakat. OPD dan lembaga lainnya harus betul-betul matang diperencanaan. Sehingga realisasi anggaran yang disetujui oleh DPRD memiliki dampak kemakmuran bagi masyarakat. (Adm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here