DPRD TUBAN – Hari ini Tim Pansus DPRD Kabupaten Tuban LKPJ menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas LKPJ Bupati Tuban Akhir Tahun Anggaran 2017 di ruang sidang Paripurna (1/3).
Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari Nota Penjelasan Bupati Tuban tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan Bupati Tuban pada sidang Paripurna minggu kemarin (19/2).
Raker yang dipimpin Ketua Pansus, Karjo tersebut membahas LKPJ secara kerangka umum didampingi Ketua TAPD, Sekretaris Daerah, Budi Wiyana.
Beberapa hal yang menjadi sorotan dari Tim Pansus adalah capaian kinerja pemerintah terhadap target – target yang telah ditentukan terutama terkait dengan berbagai usaha penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Tri Astuti anggota Pansus meminta penjelasan terkait dengan ratio guru dan murid di mana dalam LKPJ disebutkan ratio sudah mencukupi tapi dalam kenyataan di lapangan jumlah guru masih belum mencukupi. Solusi di lapangan dipenuhi dengan GTT tapi di sisi lain kesejahteraan GTT masih jauh dari cukup. Pelayanan kesehatan hewan dan perikanan yang belum merata karena keterbatasan tenaga di tiap kecamatan juga menjadi sorotan.
Terkait dengan dana SILPA , Anggota Pansus, Mukson juga meminta penjelasan karena nilainya yang naik dari tahun 2017 sebesar 258 M Rupiah menjadi 275 M Rupiah di Tahun 2018 ini.
Tim TAPD menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang pada pelaksanaan APBD Tahun 2017 terutama naiknya SILPA antara lain karena regulasi DAK yang berubah di mana penerimaan DAK fisik tahun 2016 belum dibayar pemerintah pusat, masuknya anggaran BOS dalam APBD adanya dana transfer dan sebagainya sehingga menjadikan kesulitan dalam memprediksi jumlah SILPA.
Namun lebih lanjut Budi Wiyana menjelaskan bahawa IPM dan angka kemiskinan Kabupaten Tuban masih tertinggal dengan kabupaten/kota di Jawa Timur namun pertumbuhan ekonomi Tuban cukup tinggi dibanding kabupaten lain. Berbagai usaha telah ditempuh untuk meningkatkan tingkat kemiskinan antara lain dengan pemberian bantuan tunai dan pencairan dana Hibah dan Sosial dilaksanakan pada awal-awal tahun anggaran. Berbagai masukan dari Tim Pansus menjadi masukan bagi eksekutif untuk perbaikan ke depan sehingga bisa lebih memacu dalam penyerapan anggaran yang tepat sasaran.
Usai Raker Gabungan dilanjutkan dengan pembahasan LKPJ oleh Komisi-komisi di DPRD dengan OPD-OPD mitra. Dijelaskan oleh Karjo bahwa dalam Raker Komisi tersebut akan dibedah lebih detail dan intensif tentang capaian kinerja eksekutif selama tahun 2017. Koridor pembahasan ini adalah Program prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan ukuran Indikator Kinerja Utama. (Adm)
