DPRD TUBAN – DPRD Kabupaten Tuban kemarin maraton lakukan pembahasan LKPJ Bupati Tuban Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan Pemerintah Daerah dengan agenda terakhir rapat gabungan komisi dengan eksekutif (1/3). Sebelumnya telah dilakukan rapat kerja Tim Pansus DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilanjut dengan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD-OPD mitra.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM. Miyadi tersebut digelar sampai pukul 17.00 WIB dicapai beberapa kesepakatan tentang pertanggungjawaban kegiatan pemerintah daerah.
Dalam rapat gabungan tersebut Komisi B menyoroti tentang perlunya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan program kegiatan. Karjo, Ketua Komisi B menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan hasur mengacu pada RPJMD guna mencapai visi dan misi Bupati.
Selain itu disoroti pula tentang perlunya ditetapkan ukuran yang jelas untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program. Program-program pertanian disarankan menjadi salah satu penekanan karena dengan meningkatkan produktivitas pertanian maka akan meningkatkan pendapatan petani yang diharapakan akan mendongkrak pendapatn perkapita. Inovasi-inovasi pertanian seperti penggunaan pupuk organik dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada bisa menjadi terobosan untuk melakukan usaha tersebut.
Kepedualian pada pendidikan juga disampaikan kembali oleh Dewan kali ini tentang semakin menurunnya jumlah siswa di sekolah-sekolah dasar negeri. Di sisi lain Dewan meminta adanya data siswa anaka yang putus sekolah per jenjang pendidikan sebagai basis pengentasan permasalahan rendahnya tingkat pendidikan. Anak-anak punk juga menjadi perhatian diharapkan adanya program-program yang bisa menyentuh mereka baik secara psikologi maupun pendidikan luar sekolah.
Sekretaris Daerah, Budi Wiyana selaku Ketua TAPD menyatakan bahwa memang evaluasi kinerja digunakan untuk menilai pertanggunjawaban penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil yang direncanakan dalam RPJMD. Haruslah linear dari Indikator tujuan, indikator kinerja utama, indikator kinerja OPD dan program kegiatan. Dalam hal ini pencapaian SAKIP pada level B tidak terlepas pula dari lecutan DPRD utamanya Komisi A sehingga eksekutif bersemangat untuk mendapatkan peningkatan skor.
Budi Wiyana juga berharap untuk mendapat masukan lagi yang lebih banyak dari hasil kunjungan kerja DPRD. Karena kenyataan riil bahwa banyak hal yang bisa digali dari daerah-daerah lain yang telah banyak melakukan inovasi dan kiranya sesuai dengan kondisi Tuban maka tidak ada salahnya untuk diaplikasikan.
Selanjutnya hasil rapat hari ini untuk dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi. Miyadi berharap bahwa dengan rapat kerja yang telah dilaksanakan ini segera dapat diikuti tahapan selanjutnya dengan tuntas sehingga baik eksekutif dan legislatif dapat fokus program kerja berikutnya. (Adm)
