DPRD TUBAN – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban laksanakan Kujungan Kerja ke PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Selasa (13/2) dan DPRD Kabupaten Demak, Rabu (14/2).
Dalam Kunjungan Kerja tersebut, rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B, Karjo dan juga di ikuti oleh seluruh anggota Komisi B DPRD Tuban. Pada Kunjungan Kerja ke PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Rombongan diterima oleh Direktur Pjs. PDAM Tirta Moedal, Muhamad Farchan, sedangkan dalam Kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Demak, Rombongan Komisi B di terima oleh Kabag. Persidangan, Yulianto, SH.
Pada Kunjungan Kerja ke PDAM Tirta Moedal Semarang, Karjo menyampaikan bahwa maksud tujuan di adakannya Kunjungan Kerja ke PDAM Tirta Moedal adalah untuk menggali cara pengelolaan air yang ada di Kota Semarang.
Direktur Pjs. PDAM Tirta Moedal, Muhamad farchan menjelaskan bahwa persoalan air bersih itu bukan hanya tanggung jawab dari PDAM, yang notabase hanyalah instrument pelaksana, sehingga perlu kepedulian yang lebih besar dari pemerintah Kota Semarang dalam memberikan support yang lebih besar kepada PDAM.
“Kami juga membuka saluran komunikasi yang baik melalui media sosial maupun media cetak bila terjadi gangguan, meski belum maksimal karena keadaan di lapangan” jelas Farchan.
Menurutnya, masyarakat memilih sumber air bersihnya berkaitan erat dengan faktor ekonomi, dalam hal ini pilihan-pilihan harga yang harus dibayar belum ada kesadaran bahwa menggunakan air bawah tanah secara terus-menerus juga mempunyai dampak kerusakan lingkungan.
Sementara itu, pada Kunjungan Kerja Ke DPRD Kabupaten Demak, tujuannya beda dengan yang ada di Kota Semarang, melainkan mengetahui cara pengelolahan pertanian yang ada di Kabupaten Demak, sehingga nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Tuban.
Kepala Dinas Pertanian dan Panganan Kabupaten Demak, Ir. Wibowo, MM menyampaikan bahwa untuk mencapai target pemantapan ketahanan pangan di tingkat pedesaan maka Kabupaten Demak memberikan langkah-langkah yang strategis. Misalnya menetapkan kebijakan pencapaian ketahanan pangan yang dikembangkan selaras dengan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, ataupun melalui program revitalisasi penyuluhan.
“untuk mencapai target pemantapan ketahanan pangan salah satunya melalui Diversifikasi pangan” jelasnya.
Diversifikasi pangan dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan oleh bahan pangan yang lainnya seperti sukun, ubi, talas, dan sebagainya yang dapat menjadi faktor pendukung utama diversifikasi pangan.
Disisi lain, dengan adanya kecenderungan tingkat laju kebutuhan pangan yang tidak sebanding dengan tingkat laju kenaikan produksi pangan dapat mengarah pada terjadinya krisis pangan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan suatu manajemen pemantapan ketahanan pangan di tingkat pedesaan sebagai basis kemandirian pangan masyarakat. (Adm)
