SHARE

DPRD TUBAN – Ketua DPRD Kabupaten Tuban, H. M. Miyadi menghadiri safari ramadhan kelima yang dilaksanakan di tiga kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Widang, Plumpang dan Rengel. Selasa (12/4/2022).

Dalam kesempatan itu, Bupati Tuban menyampaikan bahwa  Pemkab Tuban berkomitmen memperbaiki dan membangun jalan rusak melalui dana sharing dengan Pemdes hingga anggaran lainnya.

Lebih lanjut, adanya aturan yang berubah di tingkat pusat, refocusing anggaran, hingga proses administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, membuat pembangunan jalan tidak bisa dilakukan di tahun 2021 dan awal tahun 2022.

“Bukannya tidak dibangun, tapi memang ada yang harus diselesaikan secara administrasi karena aturan. Tapi, Pemkab sudah mulai bisa mengerjakan antara bulan April atau Mei 2022,” ungkap Mas Bupati.

Camat diminta untuk secara aktif mensosialisasikan terkait rencana pembangunan yang ada di wilayahnya. Hal tersebut merupakan bukti kekompakan dari Pemdes dan Pemkab dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, salah satunya pembangunan jalan.

“Nah, saya minta Camat dan Kepala Desa mensosialisasikan ini ke masyarakat, karena ini wujud keterbukaan kita,” ucap Mas Lindra.

Adapun ruas jalan yang tahun ini akan mulai diperbaiki, antara lain ruas jalan di Kecamatan Senori, Kerek, hingga Soko.

Sementara itu, masih di kesempatan yang sama, mas bupati menyampaikan perihal pengusulan program OVOP atau satu desa satu produk unggulan yang harus dipercepat.

Hal ini penting dilakukan untuk memunculkan potensi unggulan desa, sehingga ekonomi desa dapat menggeliat ke arah positif. Mas Bupati juga mengingatkan agar pemilihan OVOP yang akan diajukan memiliki multiplier effect.

“Sehingga misi memunculkan daya berusaha dan pengembangan ekonomi tingkat rumah tangga dapat terwujud,” tegasnya saat memberikan sambutan di lokasi ketiga yaitu di wahana wisata Lanjar Maibit Rengel.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi beliau mengatakan agar Pemkab Tuban juga harus memikirkan aspek kepentingan yang lain seperti Pendidikan, Sosial dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

“Karena kebutuhan di masyarakat tidak hanya jalan, jadi harus dipikirkan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain” Ujar Miyadi. (Adm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here