www.dprd-tuban.go.id – Ketua DPRD Tuban M.Miyadi mengikuti teleconference dengan pemerintah pusat. Kegiatan dilaksanakan Jumat sore (17/4/2020) di kantor pemkab. Di Jakarta mewakili pemerintah, hadir sejumlah menteri. Di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dari Tuban sebanyak 16 orang yang ikut dalam rapat tersebut. Selain Ketua DPRD M.Miyadi hadir juga Wakil Bupati (wabup) Noor Nahar Hussein, Sekda Budi Wiyana dan sejumlah pejabat terkait.
Menurut Miyadi, dalam kesempatan itu, intinya membahas anggaran tahun 2020. Sejumlah anggaran harus dipotong dan sebagian dialihkan untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19.
‘’Intinya hanya masalah anggaran tahun 2020 guna mengantsipasi dampak corona,’’ ujar Miyadi Jumat (17/4/2020).
Ada berlangsung beberapa jam, karena beberapa menteri menjelaskan kebijakan masing-masing terkait departemen yang dipimpinnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan anggaran tahun ini yang di antaranya harus fokus pada penanganan dampak Covid-19.
‘’Ada pengurangan transfer dana dari pusat ke daerah. Ini yang dijelaskan Menteri Keuangan,’’ tambahnya.
Miyadi menyebut, transfer dana dari pusat ke daerah yang dikurangi itu di antaranya dari pos transfer umum, yakni dama bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU). Sedang dana transfer khusus meliputi dana alokasi khusus bidang fisik dan nonfisik.
‘’Alokasi khusus bidang fisik ini paling banyak dikurangi, sampai 25 persen,’’ jelas politisi asal Montong ini.
Sedang dalam transfer umum, dana bagi hasil yang banyak dikurangi hingga 23 persen. Sedang untuk DAU hanya dikurangi 10 persen.
Dari Mendagri Tito Karnavian di antaranya meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan revisi anggaran daerah untuk penanganan dampak penularan virus corona. Revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan Iainnya.
‘’Untuk kebijakan ini pemkab sudah refocusing anggaran. Di antaranya menyediakan Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19 di Bumi Wali,’’ tandasnya. (Adm)
