Home Berita Raperda P-APBD Ta. 2021 telah disepakati DPRD Tuban dan Bupati

Raperda P-APBD Ta. 2021 telah disepakati DPRD Tuban dan Bupati

20
0
SHARE

DPRD TUBAN – Raperda P-APBD 2021 Kabupaten Tuban secara resmi telah ditandatangani. Penandatanganan ini bentuk persetujuan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD yang dituangkan dalam rapat paripurna pada Kamis (26/08).

Dalam paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Tuban Miyadi. Hadir Bupati Aditya Halindra Faridzky, Wakilnya Riyadi, Sekda Budi Wiyana, Plt Sekwan Sri Hidajati dan para wakil ketua. Sejumlah Pimpinan OPD dan anggota DPRD Tuban juga hadir. Sedangkan sebagian mengikuti secara virtual.

Prosesnya, sebelum disetujui badan anggaran menyampaikan beberapa kesimpulan terhadap jawaban pemerintah atau eksekutif tentang P-APBD. Selain itu pandangan akhir fraksi secara bergilir juga disampaikan.

“Hasil ini akan kita kirim ke Gubernur untuk dievaluasi dan disetujui. Diperkirakan 14 hari kedepan baru bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Miyadi.

Politisi PKB ini menyampaikan pembahasan P-APBD 2021 merupakan tahapan penting dalam rangka proses pembangunan di Tuban. Harus disyukuri karena berjalan sesuai dengan target. Menurutnya hal ini demi kepentingan masyarakat.

Miyadi mengatakan poin persetujuan bersama dalam paripurna ini guna memantapkan perangkat hukum dalam proses pembangunan Tuban. Perubahan APBD, fokus pada infrastruktur utamanya pembangunan jalan.

Sementara itu Bupati Tuban menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Jatim untuk menjadi produk hukum Perda. Oleh karenanya dia berharap tidak terjadi kendala dalam proses pengesahan, agar pembangunan Kabupaten Tuban ada landasan hukumnya.

Dia menyebut anggaran yang disahkan senilai 2.8 triliun untuk berbagai program kegiatan terutama pembangunan infrastuktur.

“Dengan adanya pembangunan infrastuktur yang melibatkan masyarakat secara meluas, otomatis harapannya adalah memberikan stimulus ekonomi yang ada di tingkat bawah,” kata Mas Bupati Lindra sapaan akrabnya.

Rencananya, lanjut Lindra, pembangunan infrastuktur di desa harus padat karya, tetapi untuk pemerintah kabupaten tetap mengunakan lelang yang intinya tetap melibatkan masyarakat. (Adm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here