Home Berita Komisi IV Temukan Beberapa Temuan dalam Sidak Bansos, Apa Saja Itu?

Komisi IV Temukan Beberapa Temuan dalam Sidak Bansos, Apa Saja Itu?

87
0
SHARE

DPRD TUBAN – Komisi IV DPRD Tuban melaksanakan sidak Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Palang. Selain itu juga meninjau langsung dan menindaklanjuti temuan masalah di Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Rabu (28/07/2021).

Pada pencairan BST, dicairkan sebesar 600 ribu jatah pada bulan Mei – Juni. Pencairan BST ini dilakukan di lima titik di wilayah Kecamatan Palang. KPM dengan tertib mengantri taat dengan protokol kesehatan. Penyaluran kepada KPM bekerjasama dengan PT Pos dengan penerima sebanyak 4.043 keluarga penerima manfaat (KPM)

 “Kami melihatnya droping bansos ini sudah tepat sasaran, adapun bila ada kekurangan akan kita evaluasi bersama,” kata Ketua Komisi IV Tri Astuti.

Selanjutnya rombongan komisi IV didampingi sekretaris dinas sosial dan pendamping TKSK menindaklanjuti informasi di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu. Dalam temuannya terdapat 32 KPM tidak bisa mencairkan kartu keluarga sejahtera (KKS) dikarenakan tidak ada transfer masuk dari kemensos. Penyebabnya masih dalam pembenahan data oleh tim verifikasi.

Srikandi Gerindra ini menjelaskan dalam pencairannya ada yang belum menerima tiga sampai empat bulan. Dari sejak Januari hingga Juli. Adapula KPM sudah menggesek KKS untuk pencairan BPNT tiga kali namun agen baru memberikan dua kali paket sembako beras 15 kg, telur, tempe.

“Beragam persoalan di bawah. Atas temuan tersebut pihak Dinsos mengecek NIK yang terdaftar di DTKS dengan NIK dukcapil sama, namun ada penulisan nama yang beda spasi maupun beda satu huruf,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV Suratmin menambahkan bahwa  agen juga harus sering menyampaikan laporan terbaru ttg data KPM. Sebab yang sebelumnya dapat bansos namun akhirnya tidak dapat mencairkan akan membingungkan KPM. Oleh karenanya Dinsos segera mencarikan solusi.

“Informasi update data sangat penting untuk disampaikan ke KPM. Kita bisa memahami bahwa proses pembenahan data masih terus dilakukan dan cenderung fluktuatif,” ungkapnya.

Komisi IV mendorong ada upaya pemberdayaan e-warung dalam keleluasaan mencukupi kebutuhan KPM yang mana bukan dari pemilik modal besar. Dimaksudkan e-warung sebagai usaha eceran rakyat mampu mendapatkan pelanggan, sehingga nantinya mampu meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM. (Adm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here