DPRD TUBAN –
Sejumlah evaluasi dari Panitia Khusus LKPJ DPRD dilontarkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat pembahasan LKPJ. (11/2) dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Dr. Kristiawan, SP.M.MA.
Disampaikan oleh Kristiawan bahwasanya secara garis besar LKPJ yang disampaikan oleh Pemda belum menunjukkan rentetannya dengan visi misi Bupati 5 tahun yang muncul dalam dalam laporan tiap tahunnya. Standarisasi parameter IKM dan data yang dianggap belum sinkron serta beberapa dirasa tidak dapat dapat diterima akal sehat menjadi salah satu fokus pansus dalam mengupas LKPJ Tahun Anggaran 2018.
Lebih lanjut dalam rapat tersebut beberapa evaluasi juga disampaikan oleh anggota antara lain Tim Pansus Rahmad, dari Fraksi Golkar dan Keadilan Sosial menyoroti cukup tingginya Silpa yang disarankan untuk dapat ditekan dan dialihkan pada program penurunan angka kemiskinan. Sementara Nurhadi Sunar Endro dari Fraksi Gerindra menyoroti progres dan kesiapan spor center untuk menghadapi PORPROV serta perkembangan pembangunan Daerah aliran Sungai Bengawan Solo.Beberapa program fisik lainnya juga menjadi evaluasi Imron Chudlori dan Aris Dwi S yaitu penjadwalan pembangunan trotoar yang tepat sehingga tidak mengganggu pengguna jalan serta solusi krisis air di musim kemarau.
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemda, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si menyatakan bahwa masukan-masukan dari pansus ini menjadi amunisi optimalisasi kineja Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa usaha yang telah dilaksanakan terutama dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan akan semakin ditingkatkan dengan memperhatikan masukan-masukan tersebut.
Selanjutnya oleh Politisi senior Golkar, Kristiawan disampaikan bahwa pembahasan LKPJ secara intensif dilanjutkan dengan rapat Komisi-komisi dengan OPD-OPD mitra yang digelar hari Kamis 14 Pebruari 2019. (Adm)
