DPRD TUBAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 digelar di Gedung DPRD setempat, Rabu (6/2/2019).
Dalam rapat tersebut Bupati Tuban Fatkhul Huda membacakan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Pada tahun 2018 Silpa mencapai lebih Rp 307,7 miliar dari total APBD sebesar Rp 2,32 triliun. Sedangkan Silpa di 2017 mencapai sekitar Rp 275 miliar dari total APBD Rp 2,2 triliun.
“Silpa di tahun 2018 sebesar Rp 307,7 miliar, dan tahun ini kita akan minimalkan,” jelas Fatkhul Huda.
Dijelaskan pula APBD 2018 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 417 miliar, dana perimbangan Rp 1,4 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 470 miliar.
Lebih lanjut, Bupati Tuban mengatakan untuk belanja daerah dari anggaran sebesar Rp 2,5 triliun, dan terealisasi sebesar Rp 2,34 triliun. Belanja daerah itu digunakan untuk belanja tidak langsung terealisasi Rp 1,24 triliun.
“Belanja langsung teralisasi Rp 1,1 triliun,” sambung Huda.
Ketua DPRD Tuban Miyadi mengatakan agenda ini merupakan instrumen penting bagi kepala daerah sebagai bentuk pertangungjawaban dalam menjalankan pemerintahan. Sesuai amanat undang-undang, DPRD harus menjalankan fungsi dan wewenangnya di antaranya meminta laporan dari kepala daerah.
“Dari hasil laporan tadi akan kita bahas lebih dalam lagi dan akan segera ditindaklanjuti oleh tim pansus,” jawab Miyadi.
Sementara Kristiawan Ketua Pansus LKPJ akhir tahun anggaran 2018, enggan berkomentar banyak. Karena masih di pelajari diinternal sebelum ditindak lanjuti dengan tim anggaran pemerintah daerah.
“Soal silpa tentunya akan kita kaji lebih lanjut,” kata Kristiawan. (Adm)
