Home Berita Hearing Dengan DPRD, PPDI Bahas Permasalahan Didesa

Hearing Dengan DPRD, PPDI Bahas Permasalahan Didesa

263
0
SHARE

DPRD TUBAN – Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban terima hearing, Persatuan Perangkat Desa Indoneaia (PPDI). Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut sekaligus persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang, selain persolaan-persoalan lain di desa.

“Kami menerima audensi PPDI, untuk diskusi bareng tentang persoalan persoalan didesa, ” ujar Ketua DPRD Miyadi, usai Audensi.

Menurut Miyadi, ada tiga poin utama yang menjadi usulan dan pembahasan dalam pertemuan tersebut, pertama soal peraturan daerah (Perda) tentang perangkat desa, kemudian tentang peningkatan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berkaitan dengan honor perangkat desa tidak dikaitkan dengan PBB.

“Bagaimana agar ADD dipisahkan dengan PBB agar perangkat desa dapat menikmati Siltapnya dapat menikmati honornya tidak terkait dengan PBB, harapannya kesejahteraan mereka dapat meningkat, ”

Selanjutnya, hasil diskusi akan diusulkan DPRD kepada dinas terkait, dan pemerintah daerah, bahkan DPRD juga akan mengusulkan kenaikan Siltap, berdasarkan kemampuan APBD. Termasuk mengklasifikasikan Penghasilan perangkat desa berdasarkan bengkok yang dimiliki desa, perangkat yang tidak memiliki bengkok penghasilannya akan disesuaikan dengan desa yang memiliki bengkok.

“Disamping itu, nanti akan disesuaikan juga demi keadilan bersama, pendapatan perangkat desa ini diklasifikasi, antara yang memiliki bengkok dan tidak, ” tambahnya.

Sementara itu, ketua PPDI Tuban Wahyudi mengatakan, bahwa siltap tidak terpisah dengan ADD, namun demikian agar sedapatnya pencairan ADD tidak terhalang olah pelunasan PBB yang terladang menghambat Siltap Perangkat desa, karena harus menunggu pencairan dana tersebut.

“Ada sebagian desa yang belum menerima siltap karena belum lunas pajaknya, ini harapan kami yang dapat diselesaikan, ” kata Wahyudi.

Menurut Wahyudi Ada Tujuh desa di Kecamatan Jenu Tuban yang sampai hari ini perangkatnya belum menerima tunjangan, dikarenakan belum pencairan ADD. Disamping itu juga meminta kepada DPRD agar 2020 siltap perangkat desa dinaikan, untuk 2019 ada penyesuaian bagi teman teman yang memiliki bengkok dan tidak berbengkok juga disesuaikan dengan tunjangan khusus.

“Harapan kami tiga hal itu, kesejahteraan, soal perda perangkat desa dan kenaikan siltap, ” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here