DPRD TUBAN – PROGRES pembangunan tanggul bengawan solo tetap menjadi perhatian DPRD Tuban. Tujuannya agar proyek infrastruktur itu segera ada kejelasan dan start pembangunan.
Untuk itu kalangan dewan terus mendorong. Salah satunya dengan menggelar rapat kerja. Kemarin (20/4) Komisi A DPRD Tuban menggelar rapat dengan kepala bagian pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman Rakyat Kebersiahn dan Pertamanan. Selain itu camat Soko, Camat Rengel, Camat Widang berserta kepala desa terdampak.
Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto menyampaikan, hal ini untuk mengevaluasi kinerja pemda dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) berkaitan pembebasan tanah untuk tanggul. Serta merespon keluhan atau aduhan beberapa kades yang dirasa pembebasan tanah tersebut sangat lambat.
Dalam raker tersebut kades dan camat mengeluh kepada Komisi A agar pembangunan tanggul dijadikan prioritas, mengingat kerugian besar akibat banjir jika tak segera dibangun. Setelah komisi A meminta laporan kinerja dari eksekutif dan BPN sebagai institusi yang diberi kewenangan membebaskan, laporannya sanget memiriskan. Karena selama empat tahun sejak 2014 dari 1.654 bidang yang semestinya dibebaskan, sampai 2018 ini pemda dan BPN baru menyelesaikan 87 bidang atau baru 5 persen.
‘’Kemampuan kedua instansi baru penyelesaikan sejumlah itu alasannya sangat tidak rasional,’’ tegasnya.
Ini menunjukkan koordinasi kedua instansi kurang. Contoh saja pada 2017 dari anggaran Rp 12 miliar untuk pembebasan tanah, tetapi hanya terserap Rp 8 M. Semestinya mengingat pembangunan tanggul sangat penting dalam mengatasi perekonomian terutama bagi petani di tiga kecamatan, mestinya pembebasan tanah itu lebih diperhatikan.
Langkah selanjutnya kami memberikan stressing pada pemda dan BPN agar 2018 ini anggaran berkisar Rp 24 M bisa diserap secara keseluruhan. Tak hanya itu, komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini juga perhatian terhadap kondisi kelurahan. Kamis (19/4) lalu komisi ini melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Kelurahan Gedongombo. Tujuannya mengetahui kondisi penyelenggaraan kegiatan kelurahan. Kunjungan tersebut dihadiri Camat Semanding, Kapolsek Semanding serta lurah.
‘’Kunjungan awal ini menjadi modal kami untuk pembasan selanjutnya,” kata Sekretaris Komisi DPRD Tuban Dami.
Salah satunya tentang anggaran penyelanggaraan kegiatan kelurahan yang nilainya dipandan masih minim. Kondisi belum sebanding dengan kegiatan dalam rangka meduku pemerintahan yang tetap harus dikerjakan.
Saat ini kelurahan baru mendapat anggaran sekitar Rp 4,3 juta per bulan. Nilai itu sudah banyak terserap untuk administrasi kantor dan lainnya. Harapannya kondisi anggaran kelurahan diharapkan tak jauh beda dengan anggaran yang ada di desa. (Adm)
