Home Berita Komisi C pertanyakan program pengembangan koperasi dan umkm

Komisi C pertanyakan program pengembangan koperasi dan umkm

320
0
SHARE

Komisi C DPRD lakukan konsolidasi ke Kementerian Koperasi dan UMKM pertanyakan program kerja 2018 yang terkait dengan usaha pengembangan koperasi dan umkm di Tuban, Jum’at (9/2).

Tujuan kunker tersebut sejalan dengan semangat membangun kekuatan perekonomian rakyat melalui koperasi dan umkm, demikian disampaikan oleh Ketua Komisi C, Mar’atun Solikhah, SH.

Dalam kunker tersebut diterima oleh Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha, Dra. Sri Istiati.

Koperasi di Kabupaten Tuban pada tahun 2017 adalah 1100 di mana jumlah yg aktif adalah 938 koperasi. Dengan tingkat keaktifan 85% artinya Tuban mampu mempertahsnkan predikat sebagai kabupaten penggerak koperasi yg diberikan pada tahun 2007. Artinya Tuban cukup kondusif dan ini menjadi potensi untuk penguatan perekonomian masyarakat.

Di sisi lain jumlah Umkm di Tuban tahun 2017 sejumlah 27.626. Dibandinfkan dg jumlah penduduk diadumsikan bahwa setiap 18 penduduk Tuban merupakan pelaku usaha umkm. Artinya ini juga merupakan potensi yg sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan program dari kementerian koperasi dan umkm dapat mendorong perekonomian rakyat di Tuban.

Sri Istiati menjelaskan sejalan dengan kebijakan pengembangan koperasi dan umkm bahwa orientasi tidak pada kuantitas tapi kualitas dengan penekanan pada paradigma ‘Money follow program’ bukan ‘Program follow money’. Untuk pengembangan di Tuban Istiati memberikan tips bahwa usaha utama yang harus dilakukan adalah melakukan terobosan-terobosan terhadap produk-produk unggulan Tuban diselaraskan dengan program2 dari kementrian koperasi dan umkm.

Beberapa program yang ditawarkan adalah revitalusasi pasar, pengembangan PKL, bantuan Wirausaha Pemula dan program hibah.

Lebih lanjut Istiati mengharap lebih ditingkatkannya peran pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mendorong gairah dunia usaha. Salah satunya bisa dibuatnya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu mandiri dan perlunya ditetapkan peraturan bupati tentang pendelegasian wewenang pada Camat untuk ijin umkm.

H.Fanani selaku ketua rombongan berharap apa yang fidapat dari kunoer ini bisa menjadi masukan positif bagi eksekutif dalam membangun perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi dan umkm. (Adm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here